Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Fredik Suharto, S.Sos., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat beberapa isu penting yang memerlukan perhatian bersama. Isu tersebut meliputi maraknya penggunaan Sound Horeg di berbagai wilayah, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tingginya indikasi paparan paham radikalisme pada anak-anak, serta evaluasi peran dan pelaporan intelijen di lapangan.

Menurut Fredik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, berbagai fenomena sosial yang berkembang perlu dikelola melalui kebijakan yang tepat agar tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun konflik di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, perhatian khusus diberikan pada persoalan radikalisme. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo, Farkan, SH., MM., memaparkan data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo saat ini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah anak terpapar paham radikalisme yang cukup tinggi di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan, terdapat 19 anak dan 1 orang dewasa yang terindikasi terpapar paham radikalisme. Wilayah Kecamatan Sedati menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kelompok usia anak merupakan generasi penerus yang rentan terhadap pengaruh berbagai ideologi melalui lingkungan sosial maupun media digital.

Menanggapi hal tersebut, Farkan mengimbau seluruh pihak, khususnya pemerintah kecamatan, sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua, untuk meningkatkan pengawasan serta pendampingan terhadap anak-anak. Upaya pencegahan dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, penguatan nilai kebangsaan, dan pengawasan terhadap aktivitas anak di lingkungan sekitar maupun di media sosial.

Selain radikalisme, rapat juga membahas ancaman penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah maraknya penggunaan rokok elektronik atau vape yang diinformasikan mengandung zat narkotika. Fenomena ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Farkan menjelaskan bahwa pola peredaran narkoba saat ini mengalami perubahan. Pelaku tidak selalu berorientasi pada keuntungan besar, tetapi sering kali melakukan aktivitas peredaran secara berulang dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kewaspadaan bersama dari seluruh unsur masyarakat untuk mencegah penyebaran narkoba sejak dini.

Pembahasan lain yang cukup menyita perhatian adalah fenomena Sound Horeg yang belakangan menjadi perbincangan di berbagai daerah. Wakasat Intelkam Polresta Sidoarjo, AKP Agung Priyono, S.H., menjelaskan bahwa fenomena Sound Horeg saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat suara berdaya besar, tetapi juga sering disertai berbagai bentuk hiburan yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

Menurutnya, berbagai laporan yang diterima menunjukkan adanya potensi gangguan ketertiban umum apabila kegiatan tersebut tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi serta pengawasan yang melibatkan berbagai pihak agar kegiatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Sementara itu, Plt. Kabid Tibumtranmas Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, R. Novianto Koesno Adi Putro, SH, menegaskan bahwa penanganan fenomena Sound Horeg tidak dapat dilakukan secara instan. Ia menjelaskan bahwa penghentian secara langsung tanpa pendekatan yang tepat berpotensi menimbulkan penolakan bahkan konflik di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Satpol PP bersama instansi terkait mendorong penerapan pendekatan persuasif, dialogis, dan bertahap. Langkah tersebut dianggap lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat sekaligus menjaga situasi tetap kondusif.

Rapat evaluasi ini juga membahas kondisi pengungsi yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya, Ruby, menyampaikan bahwa sejumlah pengungsi diketahui berupaya mencari penghasilan secara mandiri melalui sektor pekerjaan informal maupun nonformal.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang mungkin muncul, pihak Rudenim mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemerintah wilayah setempat. Pendataan dan pemantauan yang dilakukan secara proporsional diharapkan dapat menjaga ketertiban sekaligus memberikan gambaran yang jelas mengenai aktivitas para pengungsi.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta aktif memberikan masukan dan laporan kondisi di wilayah masing-masing. Forum ini menjadi sarana penting untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, serta merumuskan langkah-langkah penanganan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di Kabupaten Sidoarjo.

Rapat evaluasi berakhir pada pukul 11.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Diharapkan berbagai isu seperti penggunaan Sound Horeg, penyebaran paham radikalisme, penyalahgunaan narkoba, hingga potensi konflik sosial dapat ditangani secara tepat melalui komunikasi yang baik, kolaborasi antarinstansi, serta pendekatan persuasif yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan ketertiban umum.