Rabu, 28 Oktober 2020

Persyaratan Izin Survei / Penelitian / Riset / Pendataan Lingkup Kabupaten Sidoarjo

Dasar :

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

 MEKANISME PERMOHONAN REKOMENDASI PENELITIAN

  1. Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang ditandatangai oleh :
  1. Lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi peneliti kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
  2. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari  pendidikan/perguruan tinggi;
  3. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk penelitian badan usaha;
  4. Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementrian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
  5. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan;
  6. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

2. Surat Permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang diajukan harus melampirkan :

  1. Proposal penelitan yang berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan dari penelitian;
  2. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti;
  3. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Khusus untuk peneliti badan usaha, orgaanisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya harus melampirkan juga berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

3. Surat permohonan penerbitan rekomendasi diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota;

4. Peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian

5. Peneliti mengisi form isian & surat pernyataan ( dapat diunduh di sini )

 

HAK & KEWAJIBAN PENELITI

Setiap Peneliti mempunyai hak dan kewajiban untuk  :

  1. Mendapatkan informasi yang akurat tentang tata cara penerbitan rekomendasi penelitian;
  2. Mendapatkan pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian sesuai aturan yang berlaku;
  3. Mendapatkan penjelasan dalam hal keterlambatan dan penolakan penerbitan rekomendasi penelitian;
  4. Mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.

SANKSI DAN PENCABUTAN SANKSI

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi kepada Peneliti apabila :

  1. Penelitan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Permohonan beserta data dan berkas;
  2. Peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku;
  3. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disiintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sanksi dimaksud berupa pencabutan rekomendasi Penelitian.

Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal :

  1. Telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan; dan
  2. Adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomedasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku.

Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan surat dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa rekomendasi penelitian digunakan sebagaimana mestinya.