Rabu, 28 Oktober 2020

Pendaftaran

Dasar :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

 

Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri,dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

  1. Surat Permohonan Pendaftaran Ormas (ditujukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota) ;
  2. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau ART dan ART;
  3. Program kerja (Jangka Panjang dan Jangka Pendek);
  4. Susunan pengurus (Mencakup pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir, fotocopy KTP-E, Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Ormas);
  5. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas (Memuat lampiran bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola dan foto kantor sekretariat Ormas tampak depan yang memuat papan nama);
  6. NPWP atas nama Ormas;
  7. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
  8. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
  9. Formulir isian data Ormas ( Lampiran A );
  10. Surat Pernyataan Ormas ( Lampiran B ).
  • Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang dilakukan oleh Pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
  • Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum, melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah;
  • Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang, dilakukan oleh Pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.

 

Untuk Ormas berbadan hukum, melaporkan keberadaan Ormas dengan melampirkan persyaratan :

  1. Surat Permohonan Pendafataran Ormas (ditujukan kepada Bupati Sidoarjo Cq. Ka. Bakesbangpol Sidoarjo) ;
  2. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau ART dan ART;
  3. Program kerja;
  4. Susunan pengurus (SK Kepengurusan);
  5. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
  6. NPWP atas nama Ormas;
  7. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan;
  8. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
  9. SK Kemenkumham.